Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat dalam upaya melanjutkan visi dan misi sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 – 2017, banyak menemui hambatan / masalah yang di hadapi baik yang berawal dari dalam ( intern ) maupun dari luar ( ekstern ), untuk itu dituntut peran serta dan kerjasama yang erat dari seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun hambatan / masalah yang dihadapi tahun 2013 adalah :
- Sebagian masyarakat belum taat melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) yang ada  kaitannya dengan PAD
- Sarana dan Prasarana Operasional Satuan Polisi Pamong Praja belum lengkap
- Kondisi medan sangat berat dan cuaca tidak menentu
- Belum adanya perda yang mengatur ketertiban umum
- Kualitas menejerial personil Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai.
- Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja belum memadai.

PENYELESAIAN MASALAH

Untuk mengatasi masalah/hambatan diatas perlu diupayakan pemecahannya sebagai berikut  :
- Penyuluhan kepada masyarakat tentang Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan pentingnya peran masyarakat dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Operasi Penertiban Pelaksanaan Perda dan Sosialisasinya kepada masyarakat secara berkelanjutan.

- Perlunya anggaran yang memadai untuk pengadaan perlengkapan sarana dan prasarana operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang dirasakan masih sangat kurang.

- Mengirimkan personil Satuan Polisi Pamong Praja  untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 

- Pembinaan Personil dan Manajerial tentang Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilaksanakan secara berkesinambungan.


Pimpinan dan Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2014





Koleksi Foto Banner Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat
Banner Kegiatan Penegakan Perda dan Disiplin PNS

Korp Musik Sat Pol PP Lampung Barat

Pasukan PATAKA

Patwal Pol PP Lampung Barat

Upacara Peringatan HUT Lampung Barat Ke-22 Kabupaten Lampung Barat Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 24 September 2013 di Lapangan Pemkab Lampung Barat.
Korp Musik Sat Pol PP Lampung Barat

Barisan Pasukan Pataka, Camat, Peratin, TNI, POLRI, Pol PP dan Damkar

Pasukan PATAKA

Bupati Lampung Barat Selaku Inspektur Upacara

Paduan Suara

Tari Sembah

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dalmas pol pp

1. Tingkat Persiapan
a. Undang – undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Pemerintahan di Daerah.
b. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 188.45/733/OR/HK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat.

2. Tingkat Difinitif
Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125.
Pasal 148 :
(1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
(2) Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai maksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149 :
(1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai Penyidik PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
(2) Penyidikan dan Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah di lakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
(3) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk Pejabat yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

a.1 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
a.2 Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor  27 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.
a.3 Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang memuat : 
- Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- Wewenang Hak dan Kewajiban
- Susunan Organisasi
- Eselonering
- Pengangkatan dan Pemberhentian.

Dengan memperhatikan uraian yang tertera pada Dasar Hukum Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat tersebut diatas, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daaerah Kabupaten Lampung Barat dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 27 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Tanda Pangkat Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Tanda Pangkat menggunakan simbol balok, teratai dan bintang segi delapan dan dipergunakan pada seluruh pakaian dinas Satpol PP.

Tanda Pangkat Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan Tanda Pangkat sebagai berikut :

  1. Golongan 1 ruang a hingga golongan 1 ruang d menggunakan balok dengan warna perunggu memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar  0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
  2. Golongan 2 ruang a hingga golongan 2 ruang d menggunakan balok dengan warna perak memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar   0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
  3. Golongan 3 ruang a hingga golongan 3 ruang c menggunakan balok dengan warna emas memiliki ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ ruang Pegawai Negeri Sipil.
  4. Golongan 3 ruang d hingga golongan 4 ruang b menggunakan teratai berdiameter 1,5 cm dengan warna emas, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
  5. Golongan 4 ruang c hingga golongan 4 ruang e menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm, dengan sebutan pangkat disesuaikan dengan pangkat, golongan/ruang Pegawai Negeri Sipil.
  6. Tanda pangkat kehormatan menggunakan bintang segi delapan berwarna emas berdiameter 1,6 cm dan ukuran panjang balok emas berukuran panjang 4,5 cm dan lebar 0,5 cm, dengan ketentuan sebagai berikut :
  • Untuk Pangkat kehormatan Menteri Dalam Negeri menggunakan 4 (empat) bintang segi delapan.
  • Untuk Pangkat kehormatan Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
  • Untuk Pangkat kehormatan Wakil Gubernur menggunakan 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
  • Untuk Pangkat kehormatan Bupati/Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
  • Untuk Pangkat kehormatan Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
Tanda pangkat untuk PDH dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar kain warna khaki tua kehijau-hijauan berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

Tanda pangkat untuk PDU dipakai pada bahu baju dengan bahan dasar logam warna kuning emas berbentuk trapesium dengan ukuran lebar atas 4,5 cm, lebar bawah 5,5 cm, panjang 9 cm.

Tanda pangkat untuk PDL dan PDPTI dibordir sesuai dengan warna pangkat dan golongan yang dikenakan pada kedua kerah baju.

Dengan ditetapkan Tanda Pangkat Satuan Polisi Pamong Praja yang baru, maka Tanda Pangkat Satuan Polisi Pamong Praja akan diganti sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2013.


Copyright © 2010 - 2014 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Barat